Home / Nasional

Minggu, 16 Februari 2025 - 15:20 WIB

“Pentingnya Penguatan Hukum di Indonesia dan Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Jasa Advokat Dalam Penegakan Hukum “

Admin

Jakarta, – Ketua Umum Bantuan Hukum Nusantara Indonesia, Adv Hendra Gunawan, S.H, CMED, CMLC,CFLS, menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap jasa advokat di Indonesia.

Fenomena ini berakar dari berbagai faktor, termasuk maraknya kasus mafia peradilan, advokat yang tidak profesional, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran advokat dalam sistem hukum.

“Kami menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap advokat semakin menurun akibat oknum yang menyalahgunakan profesinya demi keuntungan pribadi. Padahal, advokat adalah pilar penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Ketua Umum Bantuan Hukum Nusantara Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kami mengusulkan beberapa langkah konkret, di antaranya :

  1. Peningkatan Standar Etika dan Profesionalisme Advokat
Baca Juga :  Dr Herman Hofi Minta Polda Kalbar Segera Tangkap Pelaku Pemalsuan Dokumen Ibu Lili Santi Hasan

Setiap advokat harus berpegang teguh pada kode etik profesi dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugasnya. Organisasi advokat juga harus lebih ketat dalam mengawasi dan menindak oknum yang mencederai profesi ini.

  1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Hukum

Advokat harus membuka akses informasi kepada klien mengenai proses hukum yang mereka hadapi, termasuk biaya jasa yang jelas dan transparan.

  1. Edukasi Hukum bagi Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih belum memahami hak-hak hukumnya dan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, program edukasi dan penyuluhan hukum harus lebih digalakkan.

  1. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Mafia Peradilan
Baca Juga :  Disebut Dukung Paslon Zakiyah-Najib Ketua Kesti TTKKDH Kab. Serang Siap Fatsun Instruksi Partai Dukung Andika - Nanang

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk memberantas praktik mafia hukum yang merusak sistem peradilan, sehingga masyarakat kembali percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan semestinya.

  1. Penguatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses bantuan hukum, terutama mereka yang kurang mampu. Bantuan hukum pro bono harus diperkuat agarprinsip keadilan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Bantuan Hukum Nusantara Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

Share :

Baca Juga

Nasional

H. Akhmad Jajuli Serahkan Formulir Kepartai PKB Dan Nasdem

Hukum Dan Kriminal

Kapolda Kalbar Bersama PJ Gubernur Kalbar, Pangdam XII/Tpr ,Forkopimda dan Tim Pamatwil OMB Mabes Polri Lakukan Patroli Pantau Langsung Pelaksanaan Pemungutan Suara di Lokasi TPS

daerah

Diduga Terindikasi Gudang Penampungan BBM Solar Bersubsidi

Nasional

Ada apakah Dengan Desa Cisampang Sampai-sampai Tidak dapat Perhatian Pemerintah

Hukum Dan Kriminal

Luar Biasa Personil Polres Melawi Melewati Jalan Berlumpur Menuju TPS

Nasional

Sidak Lokasi Rencana Pembangunan PT Indo Global, Forwatu Banten: Tolak Jika Gunakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) & Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Hukum Dan Kriminal

Polda Kalbar Himbau Masyarakat Untuk Hadir Ke TPS Dan Hindari Golput pada Pemilu 2024

Nasional

Diduga, Pemerintah Desa Ciparasi Mangkir Dari Audensi Yang Diajukan Ormas BB
Verified by MonsterInsights