Musrembang Kecamatan Kepulauan Sangkarrang: Anggaran Rp1 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan
Makassar, 23Januari 2025 – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, telah dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 di Karebosi Premier Hotel. Acara ini dipimpin langsung oleh Camat Sangkarrang, Andi Asdhar, S.H., dan dihadiri oleh perwakilan dari Walikota Makassar (Asisten 3), Sekretaris Camat (Sekcam) Kepulauan Sangkarrang Siti Subaedah, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hamka Darwis, Dinas Sosial (Pak Laheru), Bappeda dan Dishub (Anang), Babinsa, Binmas, perwakilan dari tiga kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Ketua LPM Kepulauan Sangkarrang, serta perwakilan RT/RW se-Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Musrembang ini juga membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Musrembang tersebut membahas berbagai isu penting terkait pembangunan di Kepulauan Sangkarrang. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, penanggulangan banjir, perbaikan lampu jalan dan dermaga, serta penyediaan perlengkapan mayat. Para peserta, khususnya perwakilan kelurahan, aktif dalam sesi tanya jawab, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketidakhadiran anggota DPRD Kota Makassar dalam Musrembang ini menjadi sorotan. Ketidakhadiran mereka menimbulkan pertanyaan dan disayangkan oleh para peserta. Alasan ketidakhadiran anggota DPRD tersebut belum diketahui secara pasti.
Anggaran Rp1 Miliar untuk RKPD 2026
Musrembang juga membahas alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk RKPD 2026. Anggaran ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Sangkarrang. Rincian penggunaan anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya.
Harapan Masyarakat Kepulauan Sangkarrang
Kesimpulan
Musrembang Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, sangat krusial untuk memastikan agar rencana pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketidakhadiran anggota DPRD menjadi catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Semoga anggaran Rp1 miliar untuk RKPD 2026 dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangkarrang.
Kabiro Kota Makassar. Jumriati
