Praktisi Kesehatan, Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes, M.H.Kes., Sp. DVE, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membuat kebijakan yang fokus utamanya adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat, dengan memperhitungkan aspek kesehatan.
Medan – Tingginya prevalensi gaya hidup perkotaan yang serba instan dan
perilaku berisiko seperti konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, diet
tidak seimbang, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi tantangan serius di
Kota Medan. Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023,
kebiasaan merokok juga masih sangat tinggi, dengan angka perokok aktif di
kalangan pria dewasa mencapai 42% dalam rentang usia 25 hingga 54 tahun. Oleh
karena itu, upaya untuk mengurangi faktor risiko kesehatan Penyakit Tidak
Menular (PTM) harus melibatkan kerja sama kuat antara pemerintah dan berbagai
sektor seperti pendidikan, kesehatan, swasta, serta masyarakat agar kebijakan
yang dihasilkan tepat sasaran dan terintegrasi.
Praktisi Kesehatan, Dr. dr. Cashtry Meher,
M.Kes, M.H.Kes., Sp. DVE, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan
untuk membuat kebijakan yang fokus utamanya adalah perbaikan kualitas hidup
masyarakat, dengan memperhitungkan aspek kesehatan. Sebagai upaya menurunkan
berbagai faktor risiko kesehatan, pendekatan pragmatis pengurangan risiko (harm
reduction) juga perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Misalnya,
bagi masyarakat yang sulit mengubah perilaku berisiko, menyediakan alternatif
lebih rendah risiko seperti produk makanan-minuman reformulasi dan produk
tembakau alternatif bisa menjadi langkah komplementer untuk mengurangi dampak
kesehatan akibat diet tidak seimbang dan kebiasaan merokok.
“Saya menyarankan agar kebijakan
kesehatan di Medan menitikberatkan pada sinergi antara pemerintah, tenaga
kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga tantangan kesehatan dapat
kita hadapi bersama. Selain itu, kebijakan haruslah berpijak pada ilmu
pengetahuan terbaru. Jika ada konsep pengurangan risiko yang terbukti banyak
manfaatnya, maka diharapkan pembuatan kebijakan bisa turut mengikuti
perkembangan ini,” jelas Dr. Cashtry dalam Diskusi Publik Potensi
Penerapan Pendekatan Pengurangan Bahaya dalam Menekan Faktor Risiko PTM di Kota
Medan, Sabtu (23/11/2024).
Dr. Cashtry juga menekankan pentingnya
pemberdayaan komunitas dan LSM untuk menjalankan program edukatif dan preventif
dengan pendekatan yang lebih personal, serta mendorong terciptanya dukungan
sosial kuat dalam mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, diperlukan pula
upaya edukatif oleh tenaga kesehatan, yang berperan penting dalam
menyebarluaskan konsep pengurangan bahaya dan berinteraksi langsung dengan
masyarakat yang rentan.
“Dengan bekerja bersama dan terbuka
terhadap pendekatan-pendekatan inovatif seperti pengurangan risiko, kita bisa
menjangkau masyarakat yang berperilaku berisiko secara holistik dan mengurangi
prevalensi PTM dengan lebih efektif,” imbuhnya.
Tak kalah penting, penguatan infrastruktur
layanan kesehatan juga berperan penting dalam mendukung kampanye dan edukasi
publik yang terkoordinasi. Sektor pendidikan juga harus memastikan bahwa
kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada data ilmiah. Sama halnya
dengan upaya mengurangi risiko pada produk tembakau. Selain itu, menurutnya, jika
pengurangan bahaya yang diterapkan pada produk tembakau alternatif dapat
dibuktikan berbasis riset dan data, maka pendekatan ini perlu dimaksimalkan
sebagai upaya beralih dari kebiasaan merokok.
“Kebijakan dan program-program hasil
kolaborasi lintas sektor juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terpadu
secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Pembuat kebijakan, akademisi, dan
organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama dalam mengembangkan indikator
kinerja utama dan melaporkan hasilnya. Evaluasi ini penting untuk perbaikan
program di masa mendatang, sehingga dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat,” jelas Dr. Cashtry.
Masukan terhadap Kebijakan Kesehatan di Kota
Medan
Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan
kesehatan sebagai agenda penting dalam mengurangi faktor risiko PTM. Untuk itu,
Dr. Cashtry mendukung penuh inisiatif pemerintah yang bertujuan mengurangi
faktor risiko kesehatan di berbagai wilayah, termasuk Medan. Agenda kesehatan
promotif dan preventif, termasuk kampanye gaya hidup sehat dan promosi
kesehatan berkelanjutan perlu disosialisasikan lebih masif ke masyarakat.
“Mengubah perilaku kesehatan masyarakat
di Medan bukan tugas yang mudah. Literasi kesehatan yang masih rendah,
tingginya perilaku berisiko, serta keterbatasan akses layanan kesehatan menjadi
hambatan utama dalam upaya preventif. Meski tantangannya besar, peluang untuk
memperbaiki kualitas kesehatan melalui edukasi komunitas sangat menjanjikan.
Pendekatan ini efektif karena mengajak masyarakat untuk belajar bersama, saling
mendukung, dan menerapkan gaya hidup sehat secara kolektif,” jelas Dr.
Cashtry.
Lebih lanjut, Dr. Cashtry menegaskan
pentingnya penerbitan program-program pro masyarakat dengan penyampaian yang
mudah dipahami dan sesuai budaya setempat. Sebagai contoh, tidak mudah meminta
perokok dewasa untuk menghentikan kebiasaan merokok secara langsung. “Oleh
karena itu, memaksimalkan konsep pengurangan bahaya tembakau melalui pemanfaatan
produk tembakau alternatif dapat menjadi opsi terbaik bagi perokok dewasa untuk
mengurangi risiko akibat kebiasaan merokok sekaligus membantu Pemerintah Kota
Medan dalam menurunkan prevalensi merokok serta angka PTM,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Akademisi Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Dr. Indra Mustika S.P, drg., Sp. Perio
(K), menjelaskan bahwa kebiasaan merokok tidak serta merta dapat diubah secara
singkat. Buktinya, pendekatan konvensional dengan melarang berhenti merokok
secara langsung tidak berhasil, sehingga diperlukan pendekatan lebih inovatif.
Memberikan informasi akurat dan akses kepada produk tembakau alternatif juga
memainkan peranan penting.
Sependapat dengan Dr. Cashtry, Dr. Indra
mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor akan lebih efektif dalam menurunkan
prevalensi merokok. “Hasil penelitian dapat dipertimbangkan pemerintah
untuk membuat kebijakan berbasis bukti ilmiah (evidence based), yang harapannya
bisa didorong untuk menjadi dasar membuat peraturan,” ujarnya.
Dr. Indra menegaskan, pemerintah memiliki
tanggung jawab penting dalam mendukung perokok dewasa yang ingin berhenti
merokok, salah satunya dengan memastikan akses terhadap informasi yang akurat,
transparan, dan tidak dibatas-batasi. “Masyarakat berhak tahu secara utuh
tentang perbedaan profil risiko antara produk tembakau alternatif dengan rokok
sehingga masyarakat dapat membuat keputusan dengan bijak,” tutup dia.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
